MAKASSAR, PASOLLE.ID – Saya membayangkan ketika ada getaran kolong laut di Taka Bonerate karena bom ikan, karang cabang luluh lantak karena dentuman, atau laut Pulau Tinabo jadi ‘beracun’ karena obat bius ikan, warga serta merta mengabarkan ke petugas yang sigap dan tersenyum manis. Warga tak ragu.

Tak perlu takut karena ada petugas lain yang juga siap memberi solusi. Petugas di kecamatan, di Kota Benteng hingga Makassar, ibukota Sulawesi Selatan. Mereka berada di bawah payung ‘Satgas DF’, dilengkapi fasilitas komunikasi dan melek hukum.

***

Jika tiada aral melintang, esok, tanggal 21 hingga 23 April 2019, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti dijadwalkan ada di Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan.

Ada beberapa acara disiapkan. di antaranya, Menteri Susi akan meninjau lokasi rencana Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan mendengarkan paparan terkait konsep Indutsri Perikanan Terpadu dari Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar.

Kedatangan Menteri andalan Jokowi oleh Pemda Selayar diharapkan dapat memberi dukungan pada  pembangunan Kawasan Industri Terpadu atau KIPT Hangkoang di Desa Lowa.

Sebagaimana kunjungan Menteri Susi, beberapa kegiatan juga telah disiapkan seperti penyerahan bantuan untuk melalui kelompok penerima LPUMKP. Ini lazim.

Apa lagi? Susi direncanakan juga akan menunjungi bebera pulau yang selama ini dianggap berpotensi sebagai destinasi wisata namun masih sepi dari investasi dan promosi. Ada dua pulau yang disebut-sebut, Guang dan Bauluang.

Bagi penulis, momentum Menteri Susi ke Selayar bisa menjadi harapan sekaligus ‘warning’ tentang isu kelautan dan perikanan saat ini yang semakin berat dan perlu dukungan banyak pihak.

Ada beberapa alasan.

Pertama, kebijakan kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan di tahun kelima berkuasanya Jokowi-JK memudahkan kita untuk memastikan di ruas perairan mana, Indonesia bersoal.

Masih maraknya pencurian ikan di perbatasan adalah bukti nyata bahwa Pemerintah tidak boleh lengah di sana. Penilaian bahwa armada nelayan Indonesia sangat terbatas dan tak memiliki teknologi mutakhir memang betul.

Di perbatasan Anambas atau Natuna, sebagian besar armada yang ada antara 5 hingga 20 groston.

Di satu sisi, Pemerintah juga belum bisa ‘move on’ dari realisasi pembuatan kapal yang dijanjikan lima tahun lalu sebanyak 4 ribuan unit masih jauh panggang dari api.

Inilah yang perlu dicarikan solusi, bisa jadi bukan dengan menyegerakan pembuatan kapal tetapi mengoptimalkan armada yang ada dengan teknologi tangkap yang efisien.

Ada banyak persoalan ini terutama dengan keterbatasan pembuat kapal, prosedur tender yang sangat ketat sementara kapasitas perusahaan terkait bidang ini sangat rendah serta terbatasnya waktu pengerjaan. Tidak banyak perusahaan yang mau terlibat karena marginnya konon tipis.

Meski demikin, kita juga tidak boleh gegabah untuk memaksakan masuknya asing di usaha penangkapan ikan sebab spirit kebijakan kedaulatan adalah memberi kesempatan kepada anak bangsa untuk mengelolanya. Tidak peduli skala kecil atau besar.

Jika demikian adanya, maka di situlah tepatnya kebijakan keberlanjutan, ada spirit yang menegaskan bahwa eksploitasi, menangkap ikan sebanyak mungkin, padat teknologi dan beroperasi dengan leluasa sudah tidak zaman lagi. Ada pengendalian di sana, makanya ada logbook, ada mekanisme perizinan dan pengecekan carrying capacity wilayah perairan.

Di kebijakan kedua itulah tantangannya.

Tidak banyak pihak yang paham dengan niat baik Menteri Susi untuk menyisihkan potensi ke anak cucu.

Pihak-pihak yang selama ini tergiur dengan potensi tersebut maunya instan, serba cepat dan mengambil sebanyak mungkin. Maka mereka meraung di urusan cantrang, pelarangan kepiting rajungan hingga ngotot meminta asing ikut masuk ke kolong laut kita.

Di tahun kelima ini, kita pantas memberi dukungan ke Menteri Susi atas daya tahannya meski kiri-kanan, baik itu oleh anggota DPR-RI, Menteri Luhut hingga JK termasuk yang mengkritisi kebijakan ‘kedaulatan’ itu.  

Tapi begitulah, Menteri Susi tetap tegak dan apa yang dibayangkannya tentang masa depan kelautan dan perikanan Indonesia semakin terang benderang.

Nah, lain lubuk lain ikannya. Lain laut lain isunya.

Untuk konteks perbatasan, penegakan hukum adalah niscaya. Tetapi sungguhkah itu berlaku untuk perikanan domestik, perairan dalam, internal waters?

Kunjungan Menteri Susi ke Selayar mengingatkan penulis pada beberapa waktu lalu tentang ditangkapnya pendistribusi bahan pembuat bom ikan yang mencapai 110 ton untuk dua kali penangkapan di Perairan Selayar.

Publik jadi paham bahwa Selayar masih menjadi target pelaku destructive fishing. Termasuk ratusan kabupaten-kota di timur Indonesia.

Harus ada komitmen kuat dan nyata dari para pengambil kebijakan, pengawas, baik di Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk di level desa.

Tiga usulan

Terkait itu, penulis masih ingat tiga hal yang perlu diintensifkan Menteri Susi untuk membereskan isu-isu seperti DF ini.

Pertama, membangun komunikasi dan sinergitas dengan penegak hukum dari Pusat hingga desa-desa pesisir untuk mengefektifkan pengawasan dan pengendalian praktik DF. Jadi fokusnya bisa dimaksimalkan tidak semata hanya isu-isu perbatasan atau invasi nelayan asing.

Di Selayar, MKP bisa mendeklarasikan misalnya, ‘MKP dan Gubernur Nurdin Abdullah Kerja Nyata Memberantas Pembom dan Pembius Ikan.’

Penulis pun menyarankan kiranya MKP dapat menyiapkan satu tim khusus anti-DF, mungkin tak perlu seperti Satgas 115 yang ‘angker’ tetapi dia merupakan ‘Watch Dog Multistakeholders’ yang advokatif dan bersifat guyub.

KKP bisa menjadi fasilitator di urusan ini, bukan sekadar menghimbau tetapi menuntun dan mengendalikan.

Hal itu amat penting di tengah lamban dan terbatasnya kapasitas KKP di urusan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di beberapa tempat.

Kedua, pesan ini sudah disampaikan penulis ke MKP saat bertemu pada 14 Juli 2017, dua tahun lalu.

Yaitu, menguatkan kerjasama dan kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi terutama yang mempunyai laut namun sangat berkaitan dengan isu-isu seperti DF itu.

Wilayah-wilayah di timur Indonesia termasuk Selayar masih rentan. Jika Pemprov (Sulsel) dan Pemkab lainnya ikut urunan di isu ini, optimisme tetang keberlanjutan dan benefit ekonomi ke masyarakat pesisir dan pulau-pulau akan tercapai.

Yang ketiga, karena kebijakan keberlanjutan dan kesejahteraan butuh proses dan kesungguhan dalam pengendalian, pemantauan dan supervisi, ada baiknya, Menteri Susi mengajak kampus, perguruan tinggi berbasis kelautan dan perikanan untuk ikut mengambil bagian.

Opsi ini sangat menarik jika ada porsi anggaran relatif besar untuk mendukung kerja-kerja multistakeholder, melalui riset dan pengendalian pemanfaatan kawasan.

Jadi, tetap meriset tetapi dalam skala luas dengan metode yang sederhana tapi ‘padat tenaga’. Pada akhirnya tersedia data, informasi dan eviden tentang dampak kebijakan, baik setelah dieksploitasi maupun setelah dikonservasi.

Mereka meriset, tetapi juga menjaga kawasan dari praktik-praktik DF. Pelibatan masyarakat dalam proses ini adalah kuncinya. Semoga Menteri Susi mau memulai ini di Selayar. Gambarannya seperti dibayangkan di bagian pertama tulisan ini. (*)

Penulis: K. Azis (blogger)

Similar Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *