Pasolle.id – Masyarakat Bugis yang berdiam di pesisir timur Sulawesi bagian selatan atau merantau berabad silam ke Singapura, Malaysia, bahkan ke Thailand pasti pernah dengar atau memahami inti semboyan ‘Maradeka to Wajoe’.

Apa itu? Ialah semboyan dalam berdemokrasi ala Kerajaan Wajo, satu kekuatan besar bersama Gowa-Tallo dan Bone nun lampau.

Semboyan khas dan amat menggetarkan serta disebut ikut menggerakkan kekuatan ‘dalam’ komunitas atau entitas di Tanah Wajo sejak dulu hingga sekarang.

Seperti apa manifestasinya, dan apa saja dimensinya. Periset Ilmu Politik dan akademisi Universitas Hasanuddin serta Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Dr. Mulyadi berbagi perspektif mengenai itu kepada pembaca Pasolle.id sekalian.

“Dengan semboyan Maradeka To Wajoe Adenna Napopuang – Merdeka Orang Wajo. hanya adat yang dijunjung tinggi, dipertuan, diper-Tuhan, maka rakyat berjalan dan diperjalankan dalam lintasan konsepsi kekuasaan untuk dirinya – power to do. Hal itu berupa adanya Pemerintahan Rakyat: dari, oleh, dan untuk rakyat,” jelasnya.

Menurutnya, dalam “Konsepsi Pemerintahan Rakyat Wajo” berlaku nilai universal, yaitu kemerdekaan (maradeka) mengandung makna kebebasan, persamaan, dan kesetaraan politik. Meski, semua dosa politik tetap ditanggung penguasa politik (Arung Matoa Wajo), rakyat tidak pernah berdosa.

Konsekuensinya, kata Mulyadi, kalau dosanya berat maka Raja tetap dikenakan hukum adat: yang sanksi tertingginya dipenggal lehernya.

Dia menambahkan bahwa jika rakyat tidak suka penguasanya ada mekanisme politik yang jalan.

Antara lain; pertama, mengirim utusan atau wakil yang sudah ditunjuk, mengelilingi istana dengan “topi miring” – songkok dimiringkan pertanda rakyak tidak suka penguasa karena menjalankan pemerintahan miring.

“Kedua, jika penguasa tidak berubah, maka rakyat mencopot tangga depannya dan menutup pintu depan rumahnya, sebagai pertanda ia membelakangi penguasa, rakyat gunakan pintu dan tangga belakang,” katanya.

“Ketiga, bagi rakyat yang tak sabar menunggu perubahan ia boleh merantau untuk sementara,” lanjutnya.

Itulah yang banyak terjadi di berabad silam, ingat cerita Opu Daeng Manambung bersaudara yang merantau dari Tanah Wajo dan berkuasa di Siak Indrapuri hingga Mempawah di Kalimantan Barat?

Keempat, kata Mulyadi, jika rakyat sudah ada yang merantau dan penguasa tak berubah maka dewan adat memecat raja.

Satu lagi yang penting,  lanjutnya, selain Dewan Rakyat sebagai wakil yang jalankan model delegasi dan persamaan, juga Matoa harus keliling menjaga para rakyatnya: petani (panggalung dan paddare), peternak (kampi), dan nelayan (pakkaja).

“Rakyat juga memiliki tempat khusus di istana untuk menghadap langsung ke Matoa untuk mengutarakan masalah yang dihadapinya,” sebutnya.

“Matoa menjamin itu dan bagi pihak (termasuk aparat) yang menghalangi juga berlaku tiga sanksi adat,” katanya lagi.

“Pertama, bisa dikucilkan dengan cara dianggap tidak ada, seperti tidak ada yang boleh kawini keluarganya: Ice bolong alliri bolana, dicat hitam tiang rumahnya.

Yang kedua, kata Mulyadi, diasingkan (ipali), diusir ke satu tempat atau disuruh pergi merantau jauh tak boleh kembali.

“Ketiga, dipenggal kepalanya, inilah hukuman mati, ipaggenoi wennang cella: dikalungkan benang merah,” tegasnya.

Meski demikian, kata Mulyadi, penjelasan di atas bisa saja terdapat kekeliruan atau ada versi lain.

“Niat kita hanya untuk mengingatkan betapa perlunya kebaikan umum itu dihidupkan dan dijaga,” pungkas mantan Tenaga Ahli Bawaslu RI Periode 2012-2017 ini.

Similar Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *